3 Hal Terkait Penghapusan Pasal 46 dalam RUU Cipta Kerja

 Pembicaraan masalah Perancangan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja atau RUU Cipta Kerja yang sudah disepakati untuk ditetapkan masih jadi perhatian.

Main Togel Dengan Winrate Yang Tinggi

Yang baru saja ini jadi pembicaraan ialah masalah penghapusan atau penghilangan pasal berkaitan minyak serta gas bumi.

Tentang hal pasal yang disebut dalam RUU Cipta Kerja itu yaitu Pasal 46 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 mengenai Minyak serta Gas Bumi.

"Berkaitan pasal 46 yang revisi itu, itu betul. Jadi bertepatan Setneg (Sekretariat Negara) yang dapatkan, jadi itu semestinya memang dihapus," tutur Ketua Tubuhg Legislasi (Baleg) DPR RI Supratman Andi Agtas, Kamis, 26 Oktober 2020.

Faksi Istana juga turut mulai bicara berkaitan penghilangan pasal 46 itu. Menurut Staff Spesial Presiden Bagian Hukum Awal Purwono, pasal itu semestinya tidak ada dari naskah final UU Cipta Kerja.

"Pokoknya pasal 46 itu seharusnya tidak ada pada naskah final sebab di pertemuan panja sudah ditetapkan untuk pasal itu kembali pada ketentuan dalam UU existing," kata Awal, Jumat (23/10/2020).

Berikut jejeran keterangan berkaitan penghilangan Pasal 46 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 mengenai Minyak serta Gas Bumi dalam RUU Cipta Kerja digabungkan Liputan6.com:

Ketua Tubuh Legislasi (Baleg) DPR RI, Supratman Andi Agtas benarkan masalah penghapusan atau penghilangan pasal berkaitan minyak serta gas bumi dalam Perancangan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja (RUU Cipta Kerja).

Tentang hal pasal yang disebut dalam RUU Cipta Kerja itu yaitu Pasal 46 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 mengenai Minyak serta Gas Bumi.

"Berkaitan pasal 46 yang revisi itu, itu betul. Jadi bertepatan Setneg (Sekretariat Negara) yang dapatkan, jadi itu semestinya memang dihapus," kata Supratman, Kamis 26 Oktober 2020 tempo hari.

Ia menjelaskan, pasal itu seharusnya telah tidak masuk ke draf final RUU Cipta Kerja yang akan diberikan sama faksi Istana, serta telah disetujui sama Panja. Tetapi masih tertera, hingga dihapus.

"Saya tekankan sesudah konsultasi seluruhnya ke teman-teman itu betul semestinya tidak ada. Sebab semestinya dihapus, sebab kembali pada Undang-Undang Eksisting jadi tidak berada di Undang-Undang Ciptaker," papar Supratman.

Ia menerangkan, awalannya pemerintahan memang pengin mengubah wewenang BPH Migas ke Kementerian ESDM lewat RUU Cipta Kerja. Tetapi, di DPR terutamanya di Panja Baleg, usula itu tidak diterima.

"Awalannya itu merupakan ada kemauan pemerintahan untuk usulkan peralihan wewenang BPH Migas toll fee (Tentukan Biaya Pengangkutan Gas Bumi lewat Pipa) dari BPH ke ESDM. Atas landasan itu kami ulas di Panja, tetapi ditetapkan tidak diterima di Panja. Namun pada naskah yang tercatat itu yang kami kirim ke Setneg rupanya masihlah tertera ayat 1-4," ujar Supratman.

Staff Spesial Presiden Bagian Hukum Awal Purwono menjelaskan masalah raibnya pasal 46 masalah minyak serta gas bumi (migas) di Undang-Undang Cipta Kerja.

Ia mengutarakan, pasal itu semestinya tidak ada dari naskah final UU Cipta Kerja.

Awalnya, Pasal 46 UU Nomor 22 Tahun 2001 mengenai Minyak serta Gas Bumi raib dari naskah Omnibus Law UU Cipta Kerja yang telah digenggam pemerintahan. Pasal itu tidak tertera dalam naskah 1.187 halaman.

Walau sebenarnya, dalam naskah Omnibus Law UU Cipta Kerja 812 halaman yang diberikan DPR ke pemerintahan, pasal itu masihlah ada serta terbagi dalam 4 ayat.

"Pokoknya pasal 46 itu seharusnya tidak ada pada naskah final sebab di pertemuan panja sudah ditetapkan untuk pasal itu kembali pada ketentuan dalam UU existing," tuturnya, Jumat (23/10/2020).

Menurut dia, diizinkan meniadakan pasal sesudah UU ditetapkan di Pleno serta diberikan ke Setneg. Yang jangan, katanya, adalah mengubah subtansi.

"Yang jangan dirubah itu intisari," sebut politisi PSI itu.

Awal menjelaskan, dalam soal ini penghilangan itu karakternya administratif atau typo. Serta malah membuat intisari jadi sesuai apakah yang telah disepakati di pertemuan panja baleg DPR.

"Setneg dalam soal ini malah lakukan pekerjaannya secara baik," katanya.

Awal menjelaskan, ke proses final sebelumnya naskah dibawa ke Presiden, Setneg tangkap apakah yang semestinya tidak ada pada UU Cipta Kerja serta mengkomunikasikan hal itu dengan DPR.

"Penghilangan pasal 46 itu malah jadikan intisari jadi searah dengan yang telah disetujui di pertemuan panja," tandas Awal.

Awal benarkan, pemerintahan sudah meniadakan Pasal 46 UU Cipta Kerja. Faktanya, pasal itu bisa mengganti intisari yang sudah disetujui bersama-sama di antara pemeintah serta parlemen.

"Pasal 46 itu seharusnya tidak ada serta penghilangan Pasal 46 itu malah jadikan intisari jadi searah dengan yang telah disetujui di pertemuan Panja," kata Awal.

Awal menerangkan, Pasal 46 UU Cipta Kerja berisi tetang wewenang BPH Migas. Sebab dihapus, berarti ketentuan berlaku berkaitan hal itu dikembalikan ke ketentuan yang telah ada sebelummya atau existing.

"Jadi dalam naskah final sebab di pertemuan Panja sudah ditetapkan untuk pasal itu kembali pada ketentuan dalam UU existing," jelas Awal.

Awal menambah, penghilangan ini dilaksanakan waktu proses cleansing final sebelumnya naskah dibawa ke Presiden. Menurutnya, ini bukanlah keputusan sepihak sebab parlemen sudah tahu ada pasal yang dihapus.

"Ini dengan sepengetahuan DPR, diparaf sama DPR. Perombakan dilaksanakan dengan proper. Itu yang perlu, Setneg lakukan pekerjaannya secara baik. Setneg tangkap apakah yang semestinya tidak ada pada UU Cipta Kerja serta mengkomunikasikan hal itu dengan DPR," Awal menandasi.

Awal menjelaskan, dalam soal ini penghilangan itu karakternya administratif atau typo. Serta malah membuat intisari jadi sesuai apakah yang telah disepakati di pertemuan panja baleg DPR.

"Setneg dalam soal ini malah lakukan pekerjaannya secara baik," katanya.

Awal menjelaskan, ke proses final sebelumnya naskah dibawa ke Presiden, Setneg tangkap apakah yang semestinya tidak ada pada UU Cipta Kerja serta mengkomunikasikan hal itu dengan DPR.

"Penghilangan pasal 46 itu malah jadikan intisari jadi searah dengan yang telah disetujui di pertemuan panja," jelas Awal.

Sidang pleno DPR RI menetapkan UU Cipta Kerja atau Omnibus Law. Undang-undang ini mendapatkan banyak tentangan dari susunan warga, apa beberapa hal yang dipandang bikin rugi rakyat?